9 Juta Hektar Tanah untuk Rakyat Tani dan Buruh Tani

November 26, 2014 by Herlindah Petir
300px-Jakarta_farmers_protest23

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reform

Oleh Herlindah

Pada prioritas ke-5 dalam Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK dinyatakan bahwa “kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.” Salah satu programnya yaitu Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui Reforma Agraria 9 Juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani. Pertanyaannya adalah tanah siapa yang akan dibagikan?

Berdasarkan angka sementara Statistik Lahan Pertanian 2013 (kesepakatan Menteri pertanian dan BPN), pada tahun 2012 total lahan pertanian seluruh Indonesia adalah 39.594.536,91 ha. Terdiri dari lahan sawah (irigasi dan non irigasi) 8.132.245,91 ha, tegal/kebun 11.949.727,00 ha, ladang/huma 5.260.081,00 ha dan lahan yang sementara tidak diusahakan 14.252.383,00 ha wilayah paling luas berada di Papua dan Kalimantan. Angka-angka ini hanya melihat pada aspek penggunaannya saja tidak melihat pada aspek penguasaan dan kepemilikannya. Lahan yang belum digunakan belum tentu tidak ada yang penguasa atau pemiliknya.

Reforma Agraria dalam arti luas yaitu meliputi landreform dan access reform. Sementara dalam arti sempit reforma agraria diartikan sebagai landreform saja, yaitu perombakan mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), setidaknya ada 3 hal pokok yang menjadi perhatian berkaitan dengan landreform. Pertama, Larangan penguasaan tanah melampui batas; Kedua, tanah untuk tani dan harus dipergunakan secara aktif; dan ketiga adanya penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian untuk perseorangan dan badan hukum.

Penguasaan tanah melampui batas, apakah batasnya adalah aturan yang mengaturnya ataukah batas sejauh apa kebutuhan dan kesanggupan yang menguasai tanah tersebut. Jika batasnya adalah aturan yang mengaturnya, meskipun masih dinyatakan berlaku hingga kini Undang-undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian tidak pernah benar-benar ditegakkan. Undang-undang ini hanya untuk kepemilikan tanah pertanian secara perseorangan dengan status hak milik dan tidak berlaku untuk hak-hak sementara lainnya seperti HGU dan Hak Pakai, juga tidak berlaku bagi badan hukum.

Bila batasannya adalah batas kebutuhan dan kesanggupan yang menguasai tanah, untuk perorangan mungkin masih bisa diukur. Namun bagaimana untuk badan hukum atau korporasi? Rasanya sangat tidak mudah menjadikannya sebagai ukuran atau batasannya, karena kemampuan/kesanggupan badan hukum dari waktu ke waktu semakin kuat didukung modal dan teknologi yang terus terus berkembang terlebih lagi dengan adanya investasi pertanian skala besar dengan melibatkan investor asing.

Aturan hukum penetapan luas maksimum tanah pertanian untuk badan hukum hingga kini belum ada. Padahal, tren penguasaan tanah pertanian saat ini lebih didominasi oleh badan hukum baik privat maupun publik. Selama ini aturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Jelas hal ini tidak tepat, karena berbeda secara filosofis, aturan ini mengacu kepada Undang-undang Penanaman Modal bukan pada UU tentang Landreform. Adanya Ijin lokasi tidak serta merta melahirkan hubungan hukum berupa kepemilikan dan penguasaan antara badan hukum dengan tanah pertanian yang dikuasai. Sedangkan landreform mensyaratkan adanya hubungan hukum berupa hak penguasaan dan kepemilikan.

Selama belum ada pengaturan mengenai batasan luas maksimum berapa luas maksimum tanah yang boleh dikuasai oleh badan hukum, maka selama itu pula tidak ada kepastian dalam pelaksanaan landreform bagi badan hukum. Hal ini akan sulit dilaksanakan, karena tidak jelas berapa kelebihan penguasaan tanah pertanian yang dapat dijadikan objek landreform (tanah yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada rakyat tani dan buruh tani).

Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan bagi-bagi tanah 9 juta hektar tersebut, untuk mencegah terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal, baiknya disiapkan terlebih dahulu instrumen hukum yang tepat yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak baik yang harus rela melepaskan tanahnya juga bagi pihak yang akan menerima tanahnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama, adanya aturan hukum tentang luas maksimum tanah pertanian untuk badan hukum setidaknya berbentuk peraturan pemerintah yang secara langsung mengacu kepada UU landreform bukan pada undang-undang lainnya. Dengan batasan pada kontribusinya kepada tingkat kesejahteraan masayarakat sekitar, jenis usaha pertanian, nilai keekonomian usaha, keberadaan tenaga masyarakat sekitar dan pengakuan hak masyarakat adat.

Kedua, adanya lembaga khusus semacam Komisi Penegakan Landreform seperti KPK, Komnas HAM, KPI dan lainnya yang nantinya secara khusus menangani permasalahan landreform. Ketiga, tersedianya data pendukung yang akurat mengenai luas penguasaan tanah pertanian oleh badan hukum hasil kerjasama pemerintah daerah berkaitan dengan penguasaan secara fisik, BPN berkaitan dengan status hak atas tanah dan Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan badan hukumnya. Keempat, adanya mekanisme ganti rugi yang fair karena hak kepemilikan diakui sebagai bagian dari HAM yang tidak boleh diabaikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah beranikah pemerintah melakukan landreform kepada badan hukum terutama yang dimiliki oleh mereka kelas konglomerat dan beberapa elit partai politik tertentu? Jangan sampai slogan bagi-bagi 9 juta hektar tanah pertanian itu hanya menjadi lip service pada saat kampapnye pilpres kemaren. Dah gitu aja.

SERTIFIKAT TANAH GANDA

November 8, 2013 by Herlindah Petir
www.kantorhukumkalingga.blogspot.com

www.kantorhukumkalingga.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

Sertifikat ganda adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Berikut adalah email yang dikirim ke saya terkait dengan sertifikat ganda.

PERTANYAAN:

On Tue, 11/5/13, linsurya@yahoo.com <linsurya@yahoo.com> wrote:

Saya ulin di jogja. Mau nanya bu, tanah kami di banjarmasin di dobel sertifikatnya oleh mafia tanah? Sdh dijual oleh mafia tsb ke oknum polisi? Apa yg hrs kami lakukan bu? Awalnya kami ingin mjual tanah tsb.hrskah kami mengusut tanah itu? Ato dijual saja?mtrnwn

Powered by Telkomsel BlackBerry®

On Wed, 11/6/13, Herlindah <herlindahpetir@yahoo.com> replied:

 

Bpk/ibu ulin yang baik, kalau boleh tahu, antara sertifikat ibu/bpk dengan sertifikat yg lain tsb yang mana lebih dulu? Hal ini penting untuk diketahui berkaitan dengan riwayat tanah.

Kemudian, siapa yang saat ini menguasai tanah tsb secara fisik? Bagaimana anda mengetahui bahwa tanah tsb memiliki sertifikat ganda? Terhadap hal ini, apakah sudah pernah dilaporkan kepada kantor wilayah pertanahan dimana tanah tsb terletak?

Catatan: polisi atau bukan dalam hal kepemilikan tanah sama dihadapan hukum. Jd, tidak perlu terpengaruh.

On Thu, 11/7/13, Maulina Suryaningrum <linsurya@yahoo.com> replied:

 

Aslkm..alhamdulillah,maturnuwun email sy dibales ya bu.. Awal critanya begini bu. Tanah yg dibanjarmasin itu peninggalan ortu yg dibeli thn 81,kwitansi pembelian awal jg msh ada.dan beberapa bulan ini kami mdpt berita dr sodara di banjarmasin, kl tanah tsd di duplikat org(info dr makelar tanah

 

Kami bingung, langkah awal apa yg harus kami lakukan ya bu?hrskah kami mengusut masalah yg ktny sertifikat kami diduplikat,yg sdh pindah tgn?? Ato kami jual saja tanah yg niat awalnya memang akan kami jual ato menunggu selesai mslh ini?

 

Maturnuwun sanget

JAWABAN:

Walaikumsalam Wr Wb, sama-sama mbak Ulin. Mohon maaf atas kelambatan balasan dari saya.

Bismillah, saya akan mencoba menjawab atau memberi preskripsi atas permasalahan sertifikat tanah ganda yang sedang dihadapi keluarga mbak Ulin.

Akan dijual atau tidak tanah tersebut, saran saya, baiknya permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan lakukan perbuatan hukum apapun kecuali sudah jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut (sampai adanya suatu kejelasan sertifikat mana yang diakui sah dan sertifikat mana yang dibatalkan). Sebab, ketidakjelasan objek atau subjek atas tanah mengakibatkan tidak jelas pula akibat hukum dari suatu perbuatan bahkan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah ada. Pembelian tanah dilakukan pada tahun 1981 artinya dasar hukum pendaftaran tanah pada saat itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Langkah awal, sebaiknya orang tua mbak Ulin (nama yang ada di sertifikat) datang ke kantor pertanahan dimana tanah itu terletak dengan membawa sertifikat serta bukti-bukti pendukungnya (surat keterangan tanah dari desa dll). Mohon untuk dilakukan pengecekkan terhadap objek tanah tersebut. Atau cara praktis lainnya adalah minta bantuan notaris/PPAT setempat untuk melakukan pengecekkan terhadap objek tanah seolah ada yang akan membeli. karena notaris/PPAT mempunyai akses untuk itu. Biasanya biaya yang dikenakan kurang lebih 100 ribu. Pengecekkan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT ini biasanya dilakukan sebelum dilakukannya perbuatan hukum atas tanah misalnya jual-beli, pembebanan hak tanggungan, dll. Hal ini untuk mengetahui apakah tanah tersebut benar dimiliki oleh orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat, sedang dalam sengketa atau sedang dijaminkan dengan hak tanggungan.

Bila hasil pengecekkan didapati ternyata dengan objek yang sama terdapat dua subjek (nama pemilik) yang berbeda, maka langkah selanjutnya adalah melaporkannya kepada Kantor Pertanahan setempat untuk dilakukan koreksi atau  penelaahan secara komprehensif. Pihak BPN akan meneliti kedua sertifikat tersebut tahun terbitnya, data fisik dan yuridis, peta ukur serta dasar pemberian hak dan sebagainya. Bila proses pendaftaran tanah dilakukan dengan benar tentu sertifikat ganda tidak akan pernah terjadi. Sebab, Penerbitan Sertifikat merupakan proses akhir dari keseluruhan proses pendaftaran tanah. Selanjutnya bila hasil penelahaan BPN tidak memuaskan atau ketika dilakukan musyawarah dengan pemegang sertifikat lainnya tersbut dimana BPN sebagai penengah tidak ditemukan jalan keluar, maka mau tidak mau harus ditempuh jalur pengadilan yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pendaftaran tanah meliputi kegiatan Pengumpulan Data, Pengumuman Data, Pengesahan Data, Pembuatan Buku Tanah dan Penerbitan Sertifikat. Kegiatan pengumpulan data yaitu mengumpulkan Data Fisik dan data yuridis. Untuk data fisik data yang dikumpulkan yaitu mengenai luas, batas, letak tanah. Mengenai luas tentu harus melalui proses pengukuran dimana petugas pertanahan akan datang langsung ke lokasi dan melakukan pengukuran. Sedangkan untuk batas, harus ada kesepakatan semua pemilik tanah yang berbatasan. Dalam proses ini sangat rawan untuk terjadi penyimpangan, misalnya surat keterangan batas yang harusnya di tandatangani oleh pihak yang berbatasan langsung bisa saja dipalsukan dalam artian pihak yang berbatasan tidak pernah dimintai keterangan dan persetujuan tentang batas. Tanda tangan yang dibubuhkan tentu saja dipalsukan. Sedangkan untuk letak akan dilihat dari posisi tanah dimana tanah itu berada.

Selanjutnya untuk data yuridis yaitu data mengenai subjek dan sejarah sejarah perolehannya.  apakah diperoleh melalui jual-beli, warisan, hibah, atau permohonan baru atas tanah negara. Alat Bukti awal tertulis: sertifikat-sertifikat sebelum tahun 1961 yg dikeluarkan oleh pemerintah swapraja; Surat bukti Pemilikan; Surat bukti Pembayaran pajak seperti Petuk, Ipeda dan PBB. BilaTidak ada alat bukti awal tertulis, maka yang digunakan alat bukti lain seperti SPPT-PBB yang dilengkapi dengan surat pernyataan dengan 2 orang saksi dan keterangan tambahan masyarakat setempat yang faham sejarah tanah yang dimaksud. Bila tidak ada juga maka yang digunakan adalah penguasaan tanah secara fisik selama 20 tahun secara berturut-turut.

Selanjutnya dilakukan pengumuman data di kantor desa. Lamanya pengumuman, untuk sistematik 30 hari dan untuk sporadik 60 hari. Maksudnya, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan. Apabila tidak ada bantahan, maka data fisik dan yuridis  itu disahkan. Apabila terdapat keberatan, maka diusahakan  damai, bila tidak bisa-melalui pengadilan.

Bila melihat dari rangkaian proses pendaftaran tanah di atas, kecil kemungkinan terjadinya sertifikat ganda. Sertifikat ganda hanya dapat terjadi bila terjadi kesalahan di dalam proses pendaftaran tanah. ATAU…

Terkait permasalahan mbak Uli, sejak terbitnya sertifikat 1981, tanah tersebut seandainya tidak pernah diterlantarkan, ada tanaman dan bangunan di atasnya, intinya tidak dibiarkan begitu saja, maka sudah pasti terjadi kesalahan dalam prose pendaftaran tanahnya. Mungkin telah terjadi pemalsuan berbagai informasi.

Tetapi apabila telah diterlantarkan. Bila dihitung sampai 2013, kurang lebih kurun waktu 32 tahun tanah tersebut dibiarkan tak bertuan, tanpa tanaman atau bangunan. atau seandainya saja pada tahun 1981 (ditahun yang sama setelah terbit sertifikat) ada pihak lain yang menempati dan menggunakan tanah tersebut untuk pertanian berupa kebun atau tempat tinggal secara berturut-turut hingga tahun 2002 yang berarti kurang lebih sudah 20 tahun secara berturut-turut kemudian dia mengajukan permohonan sertifikat ke BPN. Meskipun ada data di buku tanah di BPN tercatat bahwa objek tanah tersebut tercatat atas nama orang tua mbak Uli, namun pihak BPN  sulit atau tidak mengetahui keberadaan orang tua mbak Uli. Sehingga dengan bukti-bukti penguasaan secara fisik yang ditunjukkan oleh pemohon serta kesaksian dari pihak-pihak yang berbatasan langsung menjadi pertimbangan BPN bahwa pemohon baru tersebut berhak untuk diberikan hak dan diberikan sertifikat.

Bila hal ini yang terjadi, maka hingga 5 tahun semenjak terbitnya sertifikat pemegang hak dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat. Namun apabila lewat dari 5 tahun maka  si pemegang hak akan kehilangan hak menggugatnya. Namun untuk hal ini masih saya pelajari mohon maaf bila tidak lengkap dengan dasar hukumnya.

 

Pendaftaran tanah mempunyai 3 tujuan:

1.Untuk Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

2.Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yg berkepentingan

3.Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

 

ketiga hal ini dapat diberikan bila sampai pada terbitnya sertifikat. Kepastian hukum dalam hal apa? mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut. sebab, hanya yang berhak yang dapat mengalihkan haknya. Perlindungan hukum bagi siapa? bagi pemegang hak dari pihak lain yang bermaksud buruk terhadap haknya juga bagi si calon penerima hak misalnya pembeli. Pembeli harus mengetahui siapa yang berhak secara sah terhadap tanah tersebut. sekali lagi, haknya yang berhak yang dapat mengalihkan haknya. Bila bukan yang berhak yang mengalihkannya, maka akibatnya hak tersebut tidak pernah beralih. Tujuan kedua untuk menyediakan informasi, apabila informasinya benar. kalau proses mendapatkan informasi tersebut salah maka informasi yang disediakanpun akan salah. Begitu juga dengan tujuan ketiga tidak akan tercapai ketertiban administrasinya apabila banyak permasalahan yang timbul akibat informasi yang salah.

Meskipun dinyatakan secara tegas bahwa Sertifikat adalah alat bukti terkuat namun ia bukan harga mati. Sebab, di atas segalanya kebenaran adalah hal yang utama. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran formil dan materiil. Keduanya akan menjadi pertimbangan di pengadilan. Hak hanya untuk yang berhak.

Demikian uraian dari saya. Semoga bermanfaat baik bagi mbak Uli maupun pembaca blog ini lainnya.

Makna Hukum

September 27, 2013 by Herlindah Petir

Lamanya perjalanan waktu, sejak tahun 1999 hingga sekarang mempelajari hukum, ketika ditanya “apa makna hukum bagi saya?” seolah bumi ini tiba-tiba berhenti berputar. Ibarat sedang asyik menikmati komidi putar di tengah keramaian dan gemerlapnya pasar malam di bagian arena sirkus, tiba-tiba mati lampu sehingga sangat gelap gulita dan mendadak orang-orang menghilang sehingga suasana menjadi senyap dan mencekam. Begitulah kira-kira apa yang saya rasa saat itu.

Mengapa demikian? sebab, pertanyaan ini sangat mendasar bagi saya. Apalagi saya sebagai seorang akademisi, tentu tidak akan sembarang menjawab seperti layaknya orang awam pada umumnya yang mengatakan hukum itu, ya polisi, Jaksa, Hakim, pengadilan, pengacara, rambu lalu lintas, polisi tidur, dan sebagainya.

Mengapa mendasar? sebab, jawabannya kelak akan menentukan arah ilmu hukum itu sendiri..

Makna hukum, berarti juga apa itu hukum?

Dari masa ke masa pertarungan memberikan makna hukum selalu saja terjadi antara pembentuk undang-undang dengan hakim dan praktisi lainnya. menurut Prof. Frans Limahelu, makna hukum,

ditentukan oleh masalah-masalah besar, bukan masala-masalah remeh, tapi masalah yang dapat merenggut ke’eksistensi’an manusia lebih jauh lagi suatu negara.

Berikut Makna hukum yang disarikan dari bab pengantar buku Richard Posner “The Problem of Jurisprudence” tentang Pertarungan memaknai Hukum:

  Tokoh/Kisah Masa Makna Hukum
1. Antigone-Creon >< Polynices 5 SM Law as comformity to the dectates of nature
2. Thrasymachus 459 SM-400 SM The expression of values of dominant groups in society
3. Socrates 469 SM-399 SM Justice as something that man discovers rather than creates
4. Francis Bacon 1561-1626 Logika induktif
5. Thomas Hobbes 1588-1679 Law is the comand of the sovereign
6. King James I Abad XVII - Law is founded on reason

-Reasoning powers as good as judges

-only a person trained and experienced in law could exercise (legal formalism)

-“In cases where there is not express authority in law, the King may himself decide in his royal person; the Judges are but delegates of the King”

-”The King protecteth the law, and not the law the King! The King maketh judges and bishops. If the judges interpret the laws themselves and suffer none else to interpret, they may easily make, of the laws, shipmen’s hose!”

7. Edward Coke Abad XVII -“the King in his own person cannot adjudge any case, either criminal – as treason, felony etc, or betwixt party and party; but this ought to be determined and adjudged in some court of justice, according to the Law and Custom of England”

-”The common law protecteth the King”

-Law is not a body of ethical or religious principle that subtens inspires and is available to criticize specific judgements

-Law is a body of doctrines developed by judges and expressed or implied in their judicial opinions

8. Jeremy Bentham 1748-1832 The greatest happiness of the greatest number
9. Blackstones Abad XVIII  
10. Holmes 1881 Law is a prediction of what the judge will do
11. Benjamin Cardozo    
12. Roscoe Pound 1870-1964 Law as a tool of social engineering

 

13. H.L.Hart 1961 Law is a set of rule laid down by legislative, judges and other authorized
14. Ronald Dworkin 1931-2013 Law is defined broadly, loses distinctness-merging first with moral.

Dari berbagai makna hukum ini, untuk sementara (masih terus mempelajari) saya sependapat dengan pandangan Ronald Dworkin tentang Makna Hukum. Berikut Silogisme_Dworkin yang saya sarikan dari beberapa sumber. Honestly, Secara intuisi, saya prefer pandangan Aristoteles (yang asli lho, bukan yang sudah di kristenkan oleh Thomas Aquinas). Lebih jauh lagi, sebenarnya saya penasaran bagaimana hubungan antara pemikir-pemikir hebat sejak jaman dulu dengan para Nabi-nabi sejak jaman Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Where were they? adakah mereka-mereka di antaranya atau ini semua mereka? Wow, sangat menarik dan harus dicari jawabannya. Adakah my Bloggy Readers mau membantuku?

Hukum Jaminan: Resi Gudang

May 29, 2013 by Herlindah Petir

Dear Mahasiswa, mohon maaf atas keterlambatan saya up-load materi ini. Semuanya karena khilaf, saya pikir sudah ternyata belum. Silahkan diunduh, moga bermanfaat..

Doaku menyertai kalian semua, yang penting jujur pada diri sendiri. inget Tuhan tidak tidur dan Maha Adil. kalau kalian dapatkan sesuatu melampui hak kalian semestinya dengan cara yang tidak benar, percayalah, Dia akan ambil bagian (hak yang mesti di dapat) kalian yang lainnya.. Selamat UAS, Sukses ya!

JAMINAN RESI GUDANG.pptx

PETA MATERI HUKUM AGRARIA

May 28, 2013 by Herlindah Petir

Dear Mahasiswa..

Berikut peta materi Hukum Agraria yang belum sempat saya ketik/buat di komputer. Sekedar mengingatkan materi apa saja. selamat mempelajari…

PETA MATERI HUKUM AGRARIA