Archive for February, 2012

Wajib Kita Baca: Mahasiswa dan Dosen Kita (Tak) Bisa Menulis?

Thursday, February 23rd, 2012

Tulisan ini saya dapat di Mailing List..
Date: Wednesday, February 22, 2012, 10:46 AM
Reposted by Satrio Arismunandar

Mengapa kita bisa atau tak bisa menulis? Pertanyaan ini sengaja dibuat
untuk menggambarkan bahwa menulis artikel (ilmiah) memang tidak mudah.

Meski ada sedikit yang bisa,
sebagian besar dari kita—siswa, mahasiswa, dan dosen sekalipun— berada
pada kategori kurang bisa sampai pada tidak bisa sehingga takut untuk
mencobanya. Mudah sekali untuk membuktikan itu. Ketika Dirjen Dikti
Kemendikbud membuat surat edaran yang mewajibkan semua lulusan perguruan
tinggi baik jenjang S-1,S-2,maupun S- 3 untuk memublikasikan karya
ilmiah (skripsi, tesis, atau disertasinya) sebagai syarat kelulusan, di
antara mereka banyak yang kaget,“termehek-mehek” dengan reaksi yang
beraneka ragam.

Semua reaksi itu merupakan gambaran bahwa kita
semua,sebagianbesar,tidakdan belum bisa menulis,kecuali mereka yang
bisa,tetapi tidak mau. Dalam tulisan ini saya ingin berbagi pengalaman
mengapa sebagian besar kita tidak bisa dan sebagian kecil saja yang bisa
menulis.Memang betul kemampuan menulis tidak bisa dikarbit.Kemampuan
menulis untuk kepentingan sebuah publikasi merupakan proses yang
panjang. Ada beberapa syarat penting yang harus dimiliki penulis untuk
menciptakan sebuah tulisan yang baik yaitu knowledge, courage,
experience,dan inspiration.

Karena perlu ada ketiga aspek
penting itulah, seseorang tidak bisa serta-merta selalu siap sedia
dengan stok tulisan ilmiah. Jangankan menulis karya ilmiah kalau tidak
memiliki keempat aspek penting tersebut, saya yakin yang bersangkutan
juga tidak akan bisa menulis di rubrik pikiran pembaca di koran mana
pun. Masih sedikit di antara kita yang bisa menulis ilmiah baik berupa
buku maupun penerbitan ilmiah di berbagai jurnal ilmiah. Itulah sebabnya
Dirjen Dikti Kemendikbud prihatin terhadap begitu rendahnya publikasi
ilmiah di perguruan tinggi kita. Publication index kita saat ini
ketinggalan jauh dibanding perguruan tinggi di Singapura atau bahkan
dengan Malaysia sekalipun.

Ada yang Bisa

Di antara kita
ada yang telah sukses melahirkan tulis-an monumental.Mengapa begitu?
Jawabnya,mereka memang memiliki cukup banyak repertoir pengetahuan
(knowledge) yang diderivasikan dari penguasaan ilmu pengetahuan
tertentu
.Namun, untuk melahirkan sebuah tulisan ilmiah,tak cukup hanya
ada persediaan atau stok pengetahuan dalam kepalanya. Dalam proposisi
ilmiah kondisi ini bisa digambarkan secara lugas: “it is necessary but
not sufficient”.

Masih ada syarat berikutnya yaitu keberanian
(courage)
. Kalau seseorang tidak berani menghadapi bayangan dan perasaan
yang menakut- nakuti akan penerbitan tulisannya di media mana pun,
tentu tidak akan lahir sebuah tulisan yang baik. Faktor berikut yang
bisa mendorong orang bisa atau tidak bisa menulis adalah pengalaman
(experience)
.Pengalaman akan semakin memperkaya kosakata, metafora,
substansi, serta artikulasi materi sehingga yang bersangkutan bisa
menulis dengan gaya dan materi yang mengalir begitu saja bagaikan mata
air yang tak pernah kering.

Pengalaman bisa terkait dengan “jam
terbang”. Meskipun demikian,pengalaman dapat dipercepat tidak harus
sesuai dengan usia kronologis seseorang. Hal ini terjadi karena sumber
informasi di era digital,global,dan virtual ini terbuka lebar tanpa
batas bagi siapa saja. Informasi apa saja saat ini bisa diperoleh di
situs internet yang jumlahnya miliaran, dan setiap hari berkembang
ratusan juta mengikuti prinsip deret ukur. Karena itu, supaya mahasiswa
dan atau dosen bisa menulis dengan baik, rajinlah browsing di bidangnya
masing-masing di banyak situs yang relevan dengan substansi ilmu yang
dikembangkannya.

Komponen penting terakhir yang harus dimiliki
agar mahasiswa atau dosen bisa menulis karya ilmiah ialah dimilikinya
inspirasi (inspiration) yang kuat.Hanya dengan inspirasi, orang akan
bisa melakukan kegiatan menulis secara produktif. Inspirasi bisa lahir
kalau seseorang berada pada kondisi yang bebas tanpa tekanan sehingga ia
memiliki imajinasi yang “liar” yang kemudian ditata menjadi sebuah
inspirasi positif untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Ingat,
imajinasi adalah dasar utama lahirnya semua teknologi penting di dunia
ini.

Sebuah mobil amat sangat mahal, dan di Indonesia masih
jarang ada yang punya kecuali para hartawan, juga lahir dari imajinasi
chief executive officer-nya ketika membesuk koleganya yang dirawat rumah
sakit.Pada saat menunggu, dia, sang CEO itu, melihat seorang anak
larilari bermain di lingkungan rumah sakit.Salah satu dari anak itu
meloncat ke atas meja yang agak tinggi, dan serta merta terjun kembali
karena dikejar kawan-kawannya. Apa pentingnya anak terjun dari meja bagi
CEO itu?

Dia melihat anak itu terjun dari meja dengan gaya
jatuh yang anggun, tanpa ada gerakan menghentak, dan tetap stabil
berdirinya kembali dari posisi: merunduk, jongkok, sampai berdiri tegak
sebagai akibat high impact karena tergesa dikejar kawan-kawan
sepermainannya. Sejak itu CEO itu berimajinasi akan membuat suspensi
mobil dengan prinsip yang memberikan kenyamanan bak anak kecil yang
jatuh dengan sangat anggun dan stabilnya tadi.Singkat cerita,lahirlah
teknologi suspensi, yang mewah, nyaman, dan stabil bagi sebuah mobil
mewah di dunia, dan sangat mahal harganya.

Itulah imajinasi yang
kemudian diolah dan diproses secara kognitif menjadi inspirasi
sebuahrekayasateknologiautomotif yang memiliki unggulan kompetitif.
Prinsip menulis juga seperti itu. Manakala seorang dosen atau mahasiswa
telah memiliki inspirasi yang kuat disertai dengan keberanian untuk
mengomunikasikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, berdasarkan
pengalaman positif selama ini, tak satu pun kekuatan yang bisa mencegah
mereka untuk selalu menulis, dan menulis lagi.

Meski dengan
tulisan itu mereka bisa saja menghadapi berbagai konsekuensi psikologis,
sosiologis, maupun politis kalau saja tulisan itu akhirnya mengundang
pro-kontra dan polemik yang berkepanjangan. Akhirnya, bisa disimpulkan
bahwa kemampuan menulis bukan persoalan apakah seseorang itu pintar atau
tidak secara kognitif semata,tetapi juga menyangkutmasalahkebe-ranian,
pengalaman, dan inspirasi kuat yang bisa muncul di benak para calon
penulis karya ilmiah itu sendiri.

Di era global seperti saat ini
memang kemampuan menulis ilmiah sangat vital bagi para mahasiswa dan
dosen kita. Itulah sebabnya di kampus di mana saya pernah belajar di
Amerika Serikat pada 1980-an, di semua sudut-sudut kampus itu
digelorakan semangat dan visi: Publish or Perish. Semoga kita juga bisa
begitu.●

PROF SUYANTO PHD
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud

Lalu, di e-mail yang lain ada salah seorang mailist menanggapi seperti ini:Simplifikasinya mengerikan. Salah satu yg protes kebijakan Dirjen Dikti yg dimaksud adalah Franz Magnis Suseno, melalui artikel di KOMPAS. Kalo protes tsb jg didudukkan krn Rm Magnis tdk bisa menulis, sungguh salah alamat.

Nah, saudara, ini kan yang diomongin kita (dosen) dan mahasiswa kita. yang nulis memang dosen juga tapi yang baca dan nanggapi banyak juga yang bukan dosen. Apa komentar kita?!

Perbandingan Hukum Perdata

Monday, February 20th, 2012

Dear Mahasiswa Perbandingan Hukum Perdata (PHP),
Selamat bergabung di kelas kami.

A. IDENTITAS MATA KULIAH
Nama mata kuliah : PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
Status mata kuliah : Wajib konsentrasi
Kode Mata Kuliah : HKT4017
Jumlah sks : 2 SKS
Prasyarat : Hukum Perdata
Pengajar : Mudajati P Sumarman, SH, CN
Herlindah, SH, M.Kn
Waktu dan Ruang : Senin, 14.10-15.50 Ruang B.1.3

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah wajib konsentrasi ini membandingkan karakteristik antara sistem-sistem hukum dan lembaga hukum perdata yang ada di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang meliputi sejarah, tujuan, fungsi, struktur dan sumber hukumnya dengan menjelaskan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Lebih jauh lagi menjelaskan latar belakang, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa memahami tujuan, manfaat dan kegunaan melakukan Perbandingan Hukum Perdata. Mahasiswa dapat membandingkan hukum perdata dalam berbagai sistem hukum dengan cara mendeskripsikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

berikut informasi berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar semester Genap 2012 (silahkan diunduh dan pergunakan dengan sebagaimana mestinya).
1. Silabi PHP SILABI PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
2. Pembagian Kelompok
3. Jadwal kuliah Jadwal Kuliah dan Materi PHP genap 2012
4. Materi Kuliah
a. PENGANTAR PHP PHP-PENGANTAR
b. Proses Perbandingan Hukum PHP-PROSES PERBANDINGAN HUKUM

Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

Tuesday, February 14th, 2012

oleh Herlindah Petir*

“Beras Harus Dikurangi, Konsumsi yang Meningkat Perlu ditopang Ketahanan Pangan”. Demikian judul Headline di harian Kompas (8/2) kemarin dengan hampir separuh halaman terpampang poto Presiden SBY dengan latarbelakang bendera merah putih dan gambar burung garuda lengkap dengan lambang pancasila di dadanya. Photo tersebut adalah moment pada saat SBY menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Seminar dan Pameran Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, selasa (7/2).

Sungguh sebuah judul headline yang menyakitkan. Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Gita Irawan Wirjawan yaitu “bertahun-tahun kita bicara, diversifikasi. Tetapi pola konsumsi kita terhadap beras tidak pernah diubah.” Ia juga tidak habis pikir terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras yang mencapai dua kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan tertinggi di dunia. Masya Allah! Dari pernyataan itu seolah-olah masyarakatlah yang bersalah penyebab terjadinya kerawanan pangan. Kalau beras dikurangi, masyarakat Indonesia diminta konsumsi apa? Pernahkah ia bertanya kepada masyarakat mengapa konsumsi berasnya yang diperbanyak? Jauh di kebun-kebun, di sawah-sawah dan di gubuk-gubuk akan menjawab lemah, karena hanya beras yang bisa mengenyangkan, bisa bertahan lama dan tidak mudah lapar. Diluar negeri atau di negara tetangga lainnya, mereka bisa konsumsi karbohidrat lainnya selain beras karena ada makanan lainnya yang mendukung sebagai penyeimbang yaitu cukup protein berupa lauk ikan dan daging. Sementara di Indonesia, masyarakatnya makan daging saja jarang. Mungkin hanya setahun sekali ketika hari raya kurban tiba. Jadi, sangatlah tidak adil bila dibandingkan dengan negara luar atau tetangga.
Indonesia selalu terpengaruh dengan isu internasional. Ketika Muncul isu keamanan pangan dan ketahanan pangan (food security) maka berbondong-bondong Pemerintah Indonesia bicara keamanan dan ketahanan pangan. Mulai dari mencari masalah-masalah penyebab pangan menjadi tidak aman hingga strategi yang berupa kebijakan demi kebijakan untuk mencapai keamanan dan ketahanan pangan tersebut. Mengapa? Karena masalah ini menarik selain banyak dana internasional yang tersedia juga membawa implikasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor pangan. Impor dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan internasional. Padahal, kalau kita sadari siapakah yang paling tersakiti atas kebijakan-kebijakan tersebut? Mereka tidak lain adalah petani dan masyarakat kebanyakan lainnya.
Kebijakan impor, dampaknya membuat harga beras yang telah dihasilkan petani menjadi turun karena beras impor jauh lebih murah. Sehingga petani lebih memilih tidak lagi menjadi petani dan mengalihkan lahannya kepada pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bila alih fungsi lahan pertanian terus saja terjadi. Sedangkan untuk kebijakan ekspor pangan yang ditargetkan, justru hanya membuka peluang investor asing untuk masuk dan menjadikan pertanian sebagai suatu kegiatan industri. Kembali petani dan masyarakat kebanyakan yang menjadi korban. Lahan pertanian pangan yang tersedia untuk petani semakin sempit karena bertarung dengan pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan skala luas. Pilihan yang paling memungkinkan bagi petani adalah menjadi buruh tani. Itupun tidak serta merta meningkatkan taraf hidup petani. Keadaan ini seperti duri dalam daging, ditarik sakit didorong sakit. Lalu apa solusinya?

Ketahanan Pangan Vs. Kedaulatan Pangan
Ganti frame berfikir kita. Kedaulatan Pangan (food sovereignity) adalah perioritas utama bukannya ketahanan pangan (food security). Sebab kedaulatan pangan adalah prasyarat untuk terwujudnya ketahanan pangan. Pangan terpenuhi tetapi karena tergantung dari pihak asing, apalah artinya? Ingat, penduduk Indonesia akan terus meningkat jumlahnya. Bisa dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan, bagaimana tingkat kebutuhan kita akan pangan khususnya terhadap beras. Makin bergantung pada pihak asing, maka makin terjajahlah kita. Semua kebijakan tak bisa diputuskan sendiri karena terancam tidak dipasok. Dengan keadaan demikian, apakah dapat dikatakan aman? Dengan kedaulatan atas pangan, Indonesia akan bebas menentukan sikap baik secara nasional maupun secara internasional.
Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Setidaknya terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian
Agar kedaulatan pangan dapat terwujud, maka tersedianya lahan pertanian adalah suatu keniscayaan. Fakta yang terjadi saat ini adalah lahan pertanian semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran untuk kebutuhan non pertanian. Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian (kompas 4/1/12). Penyebabnya adalah kebutuhan lahan untuk membangun kawasan industri, pusat perdagangan serta permukiman dan perumahan untuk penduduk.
Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian memang tidak dapat ditahan, mau tidak mau harus dipenuhi. Namun, semestinya pemilihan lahan dapat dilakukan dengan tepat. Sebab, tidak semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian terlebih lagi lahan sawah untuk tanaman padi. Karena itu alih fungsi lahan pertanian harus segera dihentikan. Sejauh ini berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mulai dari pelarangan pembangunan kawasan industri dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989), pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri (Keppres No.33/1990), pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/1994), izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994) dan masih banyak lagi. Sementara dalam bentuk undang-undang pelarangan alih fungsi lahan pertanian juga terdapat di dalam UU Tata Ruang (UU No.26 Tahun 2007) lebih jauh lagi hingga kini sudah 2 tahun UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (UU No.41 Tahun 2009) diberlakukan, namun alih fungsi lahan tertap saja terjadi. Apa sebabnya? Karena tidak adanya will dan keberpihakan Pemerintah dalam melaksanakan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Enggan menjadikan lahan pertanian di wilayah mereka masuk dalam kawasan lahan pertanian yang harus dilindungi.

Dibutuhkan Keberpihakan
Izin lokasi adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun apa yang terjadi? Pemerintah pusat dan daerah saling tuding siapa yang bersalah dan siapa yang berwenang dalam mengurus masalah tanah. Sengketa kewenangan dalam mengurus tanah ini semakin rumit semenjak lahirnya UU Otonomi Daerah (UU 22/1999, terakhir UU 32/2004) dimana pelayanan tanah menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara itu BPN sebagai perwujudan Pemerintah Pusat semakin eksis dengan memiliki tugas dan kewajiban di bidang Pertanahan yang dipertegas dengan Perpres No.10/2006 tentang BPN. Kemudian lahir PP No.25/2000 yang diganti dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dengan aturan-aturan ini, semestinya alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini berarti masalahnya bukan terletak pada peraturan. Masalahnya adalah tidak adanya keberpihakan.
Perlu disadari bahwa sukses atau tidaknya tujuan dari aturan-aturan tersebut sangat bergantung pada politik pertanahan pemerintah lokal dalam rangka penataan tata guna tanah, meliputi pembentukan zona ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan instrumen kebijakn pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar tanah dan pencadangan terhadap tanah (Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008). Oleh karena itu keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat dibutuhkan. Berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

*Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) FH Universitas Brawijaya

download verso Pdf –> Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan