Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

oleh Herlindah Petir*

“Beras Harus Dikurangi, Konsumsi yang Meningkat Perlu ditopang Ketahanan Pangan”. Demikian judul Headline di harian Kompas (8/2) kemarin dengan hampir separuh halaman terpampang poto Presiden SBY dengan latarbelakang bendera merah putih dan gambar burung garuda lengkap dengan lambang pancasila di dadanya. Photo tersebut adalah moment pada saat SBY menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Seminar dan Pameran Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, selasa (7/2).

Sungguh sebuah judul headline yang menyakitkan. Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Gita Irawan Wirjawan yaitu “bertahun-tahun kita bicara, diversifikasi. Tetapi pola konsumsi kita terhadap beras tidak pernah diubah.” Ia juga tidak habis pikir terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras yang mencapai dua kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan tertinggi di dunia. Masya Allah! Dari pernyataan itu seolah-olah masyarakatlah yang bersalah penyebab terjadinya kerawanan pangan. Kalau beras dikurangi, masyarakat Indonesia diminta konsumsi apa? Pernahkah ia bertanya kepada masyarakat mengapa konsumsi berasnya yang diperbanyak? Jauh di kebun-kebun, di sawah-sawah dan di gubuk-gubuk akan menjawab lemah, karena hanya beras yang bisa mengenyangkan, bisa bertahan lama dan tidak mudah lapar. Diluar negeri atau di negara tetangga lainnya, mereka bisa konsumsi karbohidrat lainnya selain beras karena ada makanan lainnya yang mendukung sebagai penyeimbang yaitu cukup protein berupa lauk ikan dan daging. Sementara di Indonesia, masyarakatnya makan daging saja jarang. Mungkin hanya setahun sekali ketika hari raya kurban tiba. Jadi, sangatlah tidak adil bila dibandingkan dengan negara luar atau tetangga.
Indonesia selalu terpengaruh dengan isu internasional. Ketika Muncul isu keamanan pangan dan ketahanan pangan (food security) maka berbondong-bondong Pemerintah Indonesia bicara keamanan dan ketahanan pangan. Mulai dari mencari masalah-masalah penyebab pangan menjadi tidak aman hingga strategi yang berupa kebijakan demi kebijakan untuk mencapai keamanan dan ketahanan pangan tersebut. Mengapa? Karena masalah ini menarik selain banyak dana internasional yang tersedia juga membawa implikasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor pangan. Impor dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan internasional. Padahal, kalau kita sadari siapakah yang paling tersakiti atas kebijakan-kebijakan tersebut? Mereka tidak lain adalah petani dan masyarakat kebanyakan lainnya.
Kebijakan impor, dampaknya membuat harga beras yang telah dihasilkan petani menjadi turun karena beras impor jauh lebih murah. Sehingga petani lebih memilih tidak lagi menjadi petani dan mengalihkan lahannya kepada pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bila alih fungsi lahan pertanian terus saja terjadi. Sedangkan untuk kebijakan ekspor pangan yang ditargetkan, justru hanya membuka peluang investor asing untuk masuk dan menjadikan pertanian sebagai suatu kegiatan industri. Kembali petani dan masyarakat kebanyakan yang menjadi korban. Lahan pertanian pangan yang tersedia untuk petani semakin sempit karena bertarung dengan pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan skala luas. Pilihan yang paling memungkinkan bagi petani adalah menjadi buruh tani. Itupun tidak serta merta meningkatkan taraf hidup petani. Keadaan ini seperti duri dalam daging, ditarik sakit didorong sakit. Lalu apa solusinya?

Ketahanan Pangan Vs. Kedaulatan Pangan
Ganti frame berfikir kita. Kedaulatan Pangan (food sovereignity) adalah perioritas utama bukannya ketahanan pangan (food security). Sebab kedaulatan pangan adalah prasyarat untuk terwujudnya ketahanan pangan. Pangan terpenuhi tetapi karena tergantung dari pihak asing, apalah artinya? Ingat, penduduk Indonesia akan terus meningkat jumlahnya. Bisa dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan, bagaimana tingkat kebutuhan kita akan pangan khususnya terhadap beras. Makin bergantung pada pihak asing, maka makin terjajahlah kita. Semua kebijakan tak bisa diputuskan sendiri karena terancam tidak dipasok. Dengan keadaan demikian, apakah dapat dikatakan aman? Dengan kedaulatan atas pangan, Indonesia akan bebas menentukan sikap baik secara nasional maupun secara internasional.
Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Setidaknya terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian
Agar kedaulatan pangan dapat terwujud, maka tersedianya lahan pertanian adalah suatu keniscayaan. Fakta yang terjadi saat ini adalah lahan pertanian semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran untuk kebutuhan non pertanian. Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian (kompas 4/1/12). Penyebabnya adalah kebutuhan lahan untuk membangun kawasan industri, pusat perdagangan serta permukiman dan perumahan untuk penduduk.
Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian memang tidak dapat ditahan, mau tidak mau harus dipenuhi. Namun, semestinya pemilihan lahan dapat dilakukan dengan tepat. Sebab, tidak semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian terlebih lagi lahan sawah untuk tanaman padi. Karena itu alih fungsi lahan pertanian harus segera dihentikan. Sejauh ini berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mulai dari pelarangan pembangunan kawasan industri dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989), pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri (Keppres No.33/1990), pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/1994), izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994) dan masih banyak lagi. Sementara dalam bentuk undang-undang pelarangan alih fungsi lahan pertanian juga terdapat di dalam UU Tata Ruang (UU No.26 Tahun 2007) lebih jauh lagi hingga kini sudah 2 tahun UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (UU No.41 Tahun 2009) diberlakukan, namun alih fungsi lahan tertap saja terjadi. Apa sebabnya? Karena tidak adanya will dan keberpihakan Pemerintah dalam melaksanakan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Enggan menjadikan lahan pertanian di wilayah mereka masuk dalam kawasan lahan pertanian yang harus dilindungi.

Dibutuhkan Keberpihakan
Izin lokasi adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun apa yang terjadi? Pemerintah pusat dan daerah saling tuding siapa yang bersalah dan siapa yang berwenang dalam mengurus masalah tanah. Sengketa kewenangan dalam mengurus tanah ini semakin rumit semenjak lahirnya UU Otonomi Daerah (UU 22/1999, terakhir UU 32/2004) dimana pelayanan tanah menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara itu BPN sebagai perwujudan Pemerintah Pusat semakin eksis dengan memiliki tugas dan kewajiban di bidang Pertanahan yang dipertegas dengan Perpres No.10/2006 tentang BPN. Kemudian lahir PP No.25/2000 yang diganti dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dengan aturan-aturan ini, semestinya alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini berarti masalahnya bukan terletak pada peraturan. Masalahnya adalah tidak adanya keberpihakan.
Perlu disadari bahwa sukses atau tidaknya tujuan dari aturan-aturan tersebut sangat bergantung pada politik pertanahan pemerintah lokal dalam rangka penataan tata guna tanah, meliputi pembentukan zona ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan instrumen kebijakn pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar tanah dan pencadangan terhadap tanah (Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008). Oleh karena itu keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat dibutuhkan. Berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

*Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) FH Universitas Brawijaya

download verso Pdf –> Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

One Response to Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

  1. Irene says:

    What a cool blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*