Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Blanko Akta PPAT dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT

Penulis :Herlindah
Pembimbing: Dr. Sutanto, SH.,MS

ABSTRACT : Herlindah1, Sutanto2 The thesis entitled THE JUDICIAL PERSPECTIVE ON USING THE PPAT CERTIFICATE BLANK RELATED TO THE ENFORCEMENT OF PPAT’S FUNCTION AND AUTHORITY. This research aims to know the objection of using PPAT certificate blank in making the PPAT certificate, The legal consequence for not using the PPAT certificate blank in accordance with The State Ministry of Agrarian Affairs/The Head of National Land Affairs Decree No. 3 year 1997 and The enforcement of PPAT’s function and authority related to the command of using PPAT certificate blank. This research is judicial-normative, which focuses on library research to obtain secondary data. It is also completed with field research for primary data by means of interviews. It was conducted in Province of DKI Jakarta. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The research result show that: 1. The objection of using PPAT certificate blank can not be separated from the background of the situation of the first time the using of PPAT certificate blank was commanded. It was commanded for properly administration and to simplify the enforcement of PPAT’s duty and authority. 2. Accordance with The State Ministry of Agrarian Affairs/The Head of National Land Affairs Decree No. 3 year 1997, not using the PPAT certificate blank cause its PPAT certificate will be rejected by the officials of the Regional Land Office. So, it has a consequence that the PPAT certificate can not be registered. But, Based on the analyses on this research, the authenticity of the PPAT certificate is not determined by the using of PPAT certificate blank. 3. The enforcement of PPAT’s function and authority has obstacles specially whenever the run-out of PPAT certificate blank has occurred at its official provider. This evidence proves that in the frame of legal certainty, the command of using PPAT certificate blank in making PPAT certificate needs to be re-considered.

INTISARI : Herlindah1, Sutanto2 Tesis ini berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PPAT. Bertujuan untuk mengetahui tujuan adanya ketentuan diharuskannya menggunakan blanko akta PPAT di dalam pembuatan akta PPAT, akibat hukumnya jika di dalam membuat akta tanah PPAT tidak menggunakan blanko akta PPAT yang telah ditentukan PMNA/ Ka BPN Nomor 3 tahun 1997 dan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT dikaitkan dengan adanya ketentuan diharuskannya penggunaan blanko akta PPAT tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang fokus pada studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi lapangan dengan metode wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Penulis memilih provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tujuan adanya ketentuan penggunaan blanko Akta PPAT di dalam membuat akta PPAT tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keadaan pada saat pertama kali perintah mengenai penggunaan blanko akta PPAT tersebut dibuat yaitu untuk tertib administrasi dan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT. 2. Berdasarkan PMNA/ Ka BPN No.3 Tahun 1997, tidak digunakannya blanko akta PPAT di dalam membuat akta PPAT mengakibatkan akta PPAT tersebut akan ditolak oleh petugas kantor pertanahan. Hal ini menyebabkan akta PPAT tersebut tidak dapat di daftarkan di kantor pertanahan sehingga tidak ada kepastian hukum. Akan tetapi, berdasarkan analisis di dalam penelitian ini, keotentikan suatu akta tidak ditentukan oleh penggunaan blanko akta PPAT. 3. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT mengalami hambatan, khususnya ketika terjadi kekosongan/ kelangkaan akta PPAT. Hal ini membuktikan bahwa dalam rangka penegakan kepastian hukum, terhadap perintah penggunaan blanko akta PPAT di dalam membuat akta PPAT perlu dilakukan peninjauan ulang. Kata kunci: Penggunaan Blanko Akta PPAT

Kata kunci Akta PPAT,Blanko Akta PPAT
Program Studi S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan) UGM
No Inventaris c.1 (3677-H-2007)
Deskripsi x, 94 p., bibl., ills., 29 cm
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2007
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File Dapat Dibaca di Ruang Tesis/Disertasi

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*