Archive for the ‘Pengetahuan Hukum’ Category

Tanya-Jawab: Tukar Guling, Konsolidasi Tanah dan Ijin Penggunaan Tanah

Wednesday, September 26th, 2012

PERTANYAAN:
Bu dosen, perkenankan saya menanyakan masalah tanah :
1. Prosedur pengurusan tukar guling tanah?
2. Maksud dan prosedur konsolidasi tanah?
3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah itu meliputi apa saja dan dasar hukumnya?
From: Mochammad Syukron
Date: Tuesday, September 25, 2012, 1:31 PM

JAWAB:
Bapak/mas Sukron yb
berikut jawaban dari saya, namun sangat singkat. saya sengaja publish ini di web, agar info ini juga dapat bermanfaat bagi yang lain.

1. Tukar Guling (Ruislag)
Dasar Hukumnya saat ini adalah UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 38 Tahun 2007, sebelumnya diatur melalui ps. 13 Keppres No.25 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/KMK/1995
prosedurnya:
I. Dilakukan Penilaian (kondisi ril) terhadap tanah atau bangunan yang akan dilakukan tukar guling
II. Mengajukan Usulan dari Instansi/lembaga pengguna Anggaran (pemkab/pemkot) kepada propinsi→mendagri→ dimintakan persetujuan menteri keuangan. setelah mendapatkan persetujuan dilanjutkan kembali ke propinsi dari propinsi ke pemkab/pemkot. Catatan: tanah > 500jt harus persetujuan DPRD, < 500jt, kondisonal. jika disetujui maka “persetujuan” tsb dijadikan dasar pembuatan MoU antara pengguna anggaran dan investor. adapun prinsip penilaian: (1) tidak merugikan negara; (2) Bangunan bersifat “idle”; (3) Terkena ketentuan UU Tata Ruang dan (4) Negara tidak mempunyai anggaran III. Proses Pelepasa Hak menjadi tanah negara (sertifikasi tanah tugas kantor pertanhan) 2. Maksud dan tujuan konsolidasi Tanah
Land Conculidation (LC) dasar Hukumnya PMNA no.4 tahun 96, intinya bahwa LC melakukan proses Penataan kembali tanah yang tidak menimbulkan konflik dengan cara “musyawarah” untuk penataan kembali tanah. contoh yang berhasil adalah Renon, Denpasar-Bali yang dibiayai oleh Pemerintah Canada 1984-1986, dikatakan berhasil karena tidak ada konflik dan wilayahnya tertata rapi.

3. Ijin Peruntukkan Tanah
Dasar Hukumnya adalah PMNA No.2 Tahun 1999 dengan dasar Advice Planning (AP) dari Pemkot/pemkab dan Bappeda denga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar Analisa. BPN/kantor pertanaha sebagai tim teknis (peninjau lapang)→ Land Use Planning (LUP)

Tulisan Menarik! : HUKUM PERTANAHAN MENURUT SYARIAH ISLAM

Monday, September 24th, 2012

Contributed by Redaksi
Tuesday, 27 October 2009
Last Updated Tuesday, 27 October 2009

sumber: http://khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=669

HUKUM PERTANAHAN MENURUT SYARIAH ISLAM*
Oleh : M. Shiddiq Al-Jawi**

1. Pengantar
Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi’) tanah. (Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam, hal. 39).

Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. (Al-Nabhani, An-Nizham Al- Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 128). Pada umumnya para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda (al-amwal) oleh negara. Para fuqaha itu misalnya Imam Abu Yusuf (w. 193 H) dengan kitabnya Al-Kharaj, Imam Yahya bin Adam (w. 203 H) dengan kitabnya Al-Kharaj, dan Imam Abu Ubaid (w. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. Sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. 450 H) membahas pertanahan dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah yang membahas hukum tata negara menurut Islam. Demikian pula Imam Abu Ya’la (w. 457 H) dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.
Pada masa modern kini pun tak sedikit ulama yang membahas hukum pertanahan dalam perpektif Islam. Misalnya Abdul Qadim Zalum (w. 2003) dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Athif Abu Zaid Sulaiman Ali dalam kitabnya Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam (1416 H), dan Amin Syauman dalam kitabnya Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa (t.t.).

Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas hukum pertanahan dalam Syariah Islam, khususnya yang terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

2. Filosofi Kepemilikan Tanah
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT (artinya),”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42). Allah SWT juga berfirman (artinya),”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57] : 2).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. (Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-‘Ammah fil Islam, hal. 19).

Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT (artinya),”Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57] : 7). Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.” (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hal. 130).

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). (Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hal. 138). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Firman Allah SWT (artinya),”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26).

3. Kepemilikan Tanah dan Implikasinya
Kepemilikan (milkiyah, ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. (idznu asy-Syari’ bi al-intifa’ bil-‘ain). (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 73). Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. (Abdul Ghani, Al-‘Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 8).

Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu : (1) zat tanah (raqabah al-ardh), dan (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh), yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya.

Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam tanah yaitu : (1) tanah usyriah (al-ardhu al-‘usyriyah), dan (2) tanah kharajiyah
(al-ardhu al-kharajiyah). (Al-Nabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hal. 237).

Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). (Al-Nabhani, Al- Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hal. 237).

Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (raqabah), maupun pemanfaatannya (manfaah). Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya.

Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) sebesar sepersepuluh (10 %) jika diairi dengan air hujan (tadah hujan). Jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5 %. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak terkena kewajiban zakatnya. Sabda Nabi SAW,”Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan, maka terkena zakat perdagangan. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 240).

Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang non muslim (kafir), tanah ini tidak terkena kewajiban usyr (zakat), sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal, hal. 48).

Tanah Kharajiyah adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (al-harb), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 248).

Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. Jadi tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah kharajiyah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Meski tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, namun berbeda dengan tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. (Al- Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, hal. 303).

Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah, land tax), yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut.

Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb), kharajnya bersifat abadi. Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh non muslim kepada muslim. Sebagaimana Umar bin Khaththab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai karena perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. (Zallum, ibid., hal. 47; Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 245).

Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulhu), maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim), kedudukan kharaj sama dengan jizyah, yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (Zallum, ibid., hal. 47).

Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, maka ia tak terkena kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat (usyr). Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 247).

Namun kadang kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi), lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). Dalam kondisi ini, kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan. (Zallum, ibid., hal. 49).

4. Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah
Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). (Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, hal. 51).

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al- mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya
http://khilafah1924.org Powered by Joomla! Generated: 24 September, 2012, 07:14
House of Khilafah
dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi SAW,”Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari) (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 79).

Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad).

Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. (Al-Nabhani, ibid., hal. 119).

5. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian
Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. (Al- Nabhani, ibid., hal. 136).

Umar bin Khaththab pernah berkata,”Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hal. 241).

Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain tas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (ta’thil al-ardh). (Al-Nabhani, An-Nizham Al- Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 139).

6. Pemanfaatan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh)
Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari).

Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

7. Larangan Menyewakan Lahan Pertanian
Lahan pertanian tidak boleh disewakan, baik tanah kharajiyah maupun tanah usyriyah, baik sewa itu dibayar dalam bentuk hasil pertaniannya maupun dalam bentuk lainnya (misalnya uang). (Al-Nabhani, ibid. hal. 141).

Rasulullah SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya, jika ia enggan [memberikan] maka tahanlah tanahnya itu.” (HR Bukhari). Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah melarang mengambil upah sewa (ajrun) atau bagi hasil (hazhun) dari tanah. Hadis-hadis ini dengan jelas melarang penyewaan lahan pertanian (ijaratul ardh).

Sebagian ulama membolehkan penyewaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, yang disebut muzara’ah. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW telah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil, yakni setengah hasilnya untuk Rasulullah SAW dan setengah hasilnya untuk penduduk Khaibar.

Dalil ini kurang kuat, karena tanah Khaibar bukanlah tanah pertanian yang kosong, melainkan tanah berpohon. Jadi muamalah yang dilakukan Nabi SAW adalah bagi hasil merawat pohon yang sudah ada, yang disebut musaqat, bukan bagi hasil dari tanah kosong yang kemudian baru ditanami (muzara’ah). Tanah Khaibar sebagian besar adalah tanah berpohon (kurma), hanya sebagian kecil saja yang kosong yang dapat ditanami. (Al-Nabhani, ibid., hal. 142).

Larangan ini khusus untuk menyewakan lahan pertanian untuk ditanami. Adapun menyewakan tanah bukan untuk ditanami, misal untuk dibuat kandang peternakan, kolam ikan, tempat penyimpanan (gudang), untuk menjemur padi, dan sebagainya, hukumnya boleh-boleh saja sebab tidak ada larangan Syariah dalam masalah ini.

8. Tanah Yang Memiliki Tambang
Tanah yang di dalamnya ada tambang, misalkan minyak, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, ada 2 (dua) kemungkinan : (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil tambangnya sedikit. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil tambangnya banyak.

Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bertambang kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Ini menunjukkan tanah yang bertambang boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit.
Nabi SAW suatu saat pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. (HR Tirmidzi). Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu (swasta). (Al-Nabhani, ibid. hal. 220).

9. Negara Berhak Menetapkan Hima
Hima adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Misalnya menetapkan hima pada suatu tambang tertentu, katakanlah tambang emas dan perak di Papua, khusus untuk keperluan membeli alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempat-tempat tertentu. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin, tidak untuk lainnya. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat, bukan untuk keperluan lainnya. (Zallum, ibid., hal. 85).

10. Penutup
Demikianlah sekilas beberapa hukum pertanahan dalam Islam. Sudah selayaknya hukum-hukum ini terus menjadi bahan kajian umat Islam, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita guna menggantikan hukum warisan penjajah yang kafir. Wallahu a’lam. [ ]

= = = =
*Disampaikan dalam Pengajian dalam rangka Peringatan Hari Agraria Nasional ke-49, dengan tema Tinjauan Hukum Pertanahan Sesuai Al-Qur`an dan Al-Hadis, Selasa 27 Oktober 2009, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jl Trirenggo, Bantul.

**KH. Ir. Muhammad Shiddiq Al-Jawi, MSI. Alumnus Fakultas MIPA IPB (S-1) dan Magister Studi Islam UII Yogyakarta (S-2). Pernah nyantri di PP Nurul Imdad dan PP Al-Azhar, Bogor. Sekarang konsultan hukum Islam di tabloid Media Umat Jakarta (www.mediaumat.com), dosen tetap STEI Hamfara Yogya, dan pengasuh Pondok Pesantren Hamfara Yogya.

DAFTAR BACAAN

Abdul Ghani, Muhammad, Al-‘Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.

Al-Baghday, Abdurrahman, Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan, (Bandung : Alma’arif), 1987

Ali, Athif Abu Zaid Sulaiman, Ihya` Al-Aradhi al-Mawat fi al-Islam, (Makkah : Rabithah al-‘Alam al-Islami), 1416 H

Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsla, (t.tp : Hizbut Tahrir), 1963

Al-Nabhani, Taqiyuddin, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2003

———-, Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut : Darul Ummah), 2004

Ghadiy, Yasin, Al-Amwal wa Al-Amlak al-‘Ammah fil Islam, (Mu`tah : Mu`assasah Raam), 1994

Abduh, Isa & Yahya, Ahmad Ismail, Al-Milkiyah fi Al-Islam, (Kairo : Darul Ma’arif), t.t.

Johansen, Baber, The Islamic Law on Land Tax and Rent, (London-New York-Sydney : Croom Helm), 1988

Mahasari, Jamaluddin, Pertanahan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta : Gama Media), 2008

Salasal, Siti Mariam Malinumbay S., The Concept of Land Ownership : Islamic Perspectif, dalam Buletin Geoinformasi, Jilid 2, No 2, hlm. 285-304, Penerbitan Akademik Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Desember 2004

Sait, M. Siraj, The Relevance of Islamic Law Land for Policy and Project Design, Makalah dalam Conference on Challenge for Land Policy and Administration, The World Bank, Washington DC, 14-15 Pebruari 2008.

Suhartono, Titik Singgung Hak Tanggungan Atas Tanah dengan Hukum Perwakafan, (t.tp : t.p.), t.t.
Syauman, Amin, Bahtsun fi Aqsam Al-Aradhiin fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ahkamuhaa, (t.tp. : t.p) : t.t.
Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, (Beirut : Darul Ummah), 2004

Penyuluhan Hukum: Pendaftaran Tanah

Thursday, April 26th, 2012

Penyuluhan hukum dilakukan atas prakarsa organisasi mahasiswa FORMAH-PK. Sabtu, 21 April 2012 desa Pohgajih, kecamatan selorejo, kabupaten Blitar jatim

1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

 

2. Tujuan Pendaftaran Tanah
1) Untuk Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
2) Untuk menyediakan informasi kpd pihak-pihak yg berkepentingan
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
 

3. Dasar hukum Pendaftaran Tanah
• UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria (pasal 19)
• PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 

4. Objek  Pendaftaran Tanah
1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
2. tanah hak pengelolaan;
3. tanah wakaf;
4. hak milik atas satuan rumah susun;
5. hak tanggungan;
6. tanah Negara.
 

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
A. Pendaftaran Pertama Kali

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
c. penerbitan sertipikat;
d. penyajian data fisik dan data yuridis;
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dalam proses pendaftaran tanah pertama kali syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bagi  tanah  bekas  milik  adat  yang  mempunyai  surat  tanda  bukti pemilikan
a. Asli tanda pemilikan tanah yang dimohon antara lain Petuk, Girik, Ketitir, Pipil, Verponding Indonesia sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960.
b. Surat tanda perolehan tanah tersebut didapat secara berurut (jual beli, hibah, warisan).
c. Surat  keterangan  kepala  desa  atau lurah tentang  riwayat  tanah tersebut.
d. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik.
e. Foto copy KTP pemohon (jual beli, warisan, hibah).
f. Pelunasan SPPT PBB terakhir
g. Bukti pelunasan bukti BPHTB apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 januari 1998.
h. Bukti pelunasan PPH.
 

2. Bagi tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai surat tanda bukti pemilikan
a. Surat pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang  bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh pengawasan dari pihak-pihak yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.
b. Surat perolehan tanah.
c. Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik.
d. Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan.
e. Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
f. Surat pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata apabila memberikan keterangan palsu.
g. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah dan sekurang kurangnya dua orrang saksi yang kesaksianya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal didesa atau lurah letak tanah yang bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam keberatan fertikal maupun horizontal.
h. Foto copy identitas pemohon.
i. Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir.
j. Bukti pelunasan BPHTB, apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 januari 1998
k. Bukti pelunasan PPH
B. Pendaftaran untuk Pemeliharaan Data

Kegiatan pemeliharan data pendaftaran tanah meliputi :
a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak (terjadi peristiwa dan atau perbuatan hukum seperti Kematian, Jual-beli, Hibah, Tukar-menukar, Jaminan Hak Tanggungan, Pembagian Hak Bersama);
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (sipemilik hak ganti nama atau alamat, dll, Pemecahan, Penyatuan dan sebagainya)
 
Pembuktian Hak sebagai syarat pendaftaran tanah:
Hak Baru:
1. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
2. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
3. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
4. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
5. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.
 
 
 
6. Biaya Pendaftaran Tanah
 

1. Tarif Pendaftaran
2. Tarif Pelayanan Pemeliharaan  Data Pendaftaran Tanah
3. Tarif Pengukuran
4. Tarif Transport Pengukuran
5. Tarif Panitia A / K.R / Tim Peneliti Tanah
6. Tarif Transport Panitia A
Sumber:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 
 Kesimpulan penyuluh dari proses tanya jawab dengan warga:
Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya tidak tahu atau mengerti tentang proses pendaftaran tanah tetapi juga juga masalah tidak jelasnya berapa biaya yang harus dikeluarkan. Sebenarnya berapa biaya yang harus dikeluarkan bisa didapat dengan cara memasukkan data luas tanah dan dimana letak tanah melalui komputer yang sudah di program di kantor pendaftaran tanah. Hanya saja yang sulit di prediksi yaitu berapa biaya transport bolak-balik orang yang diminta tolong urus pendaftaran tanah. Hal ini dilakukan dengan alasan tidak faham bagaimana berurusan lalu ditambah lagi jauhnya jarak dari desa menuju kantor pertanahan, tidak ada waktu, mereka harus bekerja di ladang atau kebun. Di tambah lagi kalau harus bolak-balik kantor pertanahan urus itu semua, berapa ongkosnya? Dari hasil penelitian lapang yang dilakukan salah satu bimbingan saya, meskipun di aturan jangka waktu 3 bulan keluar sertifikat, tapi dalam praktek, paling cepat 6 bulan.
Kalau sudah jadipun, apa mungkin petugas akan mengabari? Kemana? Apalagi di desa yang pelosok.
Ada salah satu warga yang bertanya: bu, penjelasan ibu terlalu bertele-tele, syaratnya harus ini, harus itu….apa tidak ada cara yang sederhana dan cepat?
Kemudian saya jawab dengan pertanyaan balik. “apa betul bapak/ibu mendapat kepastian hukum, apa betul bapak ibu ingin mendapat perlindungan hukum?” jawab mereka.. “betuul..”
Nah, kepastian itu apa mungkin bisa kita dapat dari nama, alamat, dimana letak tanah dan asal usul tanah yang diberikan secara asal-asalan? Apa mau nanti setelah sertifikat jadi baru seminggu sudah ada yang mau menggugat? Tentunya tidak ingin terjadi seperti itu. Karena itu.. Baiknya semua prosedur itu dipenuhi. Mahalnya biaya bisa jadi sebenarnya bukan pada pendaftarannya tetapi proses memenuhi syaratnya. Seandainya bapak ibu mau mensertifikatkan tanah tetapi belum punya KTP, pasti sebelum mendaftar bpk/ibu harus buat KTP dulu, karena minta tolong orang maka ongkosnya mahal. Orang tersebut harus datang dulu ke pak RT, RW dan kelurahan, dan itu semua harus dijalani.
Oleh karena mohon perhatian bapak ibu agar bisa tertib administrasi sejak awal. Buat KTP, buat akta kelahiran dan punya Kartu Keluarga.

Begitulah, masalahnya bukan saja masalah hukumnya tetapi juga masalah sosial dan ekonomi lainnya. Oiya, dalam kesempatan tersebut saya juga sisipkan sedikit pengetahuan tentang status hak atas tanah apa saja yang boleh dijadikan hak milik. Kebetulan dengar-dengar tanah yang mereka duduki tersebut adalah sebagian tanah dalam kuasa perhutani dan PT.KAI.  Tanah-tanah tersebut adalah tanah negara tidak bebas. Sementara tanah yang boleh jadi hak milik hanyalah tanah negara bebas. Bukannya tertutup kemungkinan tanah-tanah itu jadi hak milik, tapi harus dengan prosedur atau cara yang benar. Intinya, ngurus sertifikat disini tidak selamanya tentang uang. Bahwa hanyaorang kaya saja yang bisa punya sertifikat, tetapi kita juga harus faham mengenai status tanah yang akan diajukan tersebut…
Meskipun waktunya sangat sedikit, tapi acara kemaren terus tang sangat bermakna bagi saya. Saya sadar bahwa diluar sana ada banyak orang-orang yang butuh pengetahuan dan pemahaman tentang hukum untuk mempermudah kehidupan mereka sendiri.
Insya Allah, tekad saya, saya ingin terus lakukan ini…hingga semua orang tanpa paksaan dengan ikhlas menjadi sadar hukum semua.
Bahwa kita semua punya hak dan kewajiban.
Amin YRA

Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

Tuesday, February 14th, 2012

oleh Herlindah Petir*

“Beras Harus Dikurangi, Konsumsi yang Meningkat Perlu ditopang Ketahanan Pangan”. Demikian judul Headline di harian Kompas (8/2) kemarin dengan hampir separuh halaman terpampang poto Presiden SBY dengan latarbelakang bendera merah putih dan gambar burung garuda lengkap dengan lambang pancasila di dadanya. Photo tersebut adalah moment pada saat SBY menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Seminar dan Pameran Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, selasa (7/2).

Sungguh sebuah judul headline yang menyakitkan. Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Perdagangan, Gita Irawan Wirjawan yaitu “bertahun-tahun kita bicara, diversifikasi. Tetapi pola konsumsi kita terhadap beras tidak pernah diubah.” Ia juga tidak habis pikir terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras yang mencapai dua kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan tertinggi di dunia. Masya Allah! Dari pernyataan itu seolah-olah masyarakatlah yang bersalah penyebab terjadinya kerawanan pangan. Kalau beras dikurangi, masyarakat Indonesia diminta konsumsi apa? Pernahkah ia bertanya kepada masyarakat mengapa konsumsi berasnya yang diperbanyak? Jauh di kebun-kebun, di sawah-sawah dan di gubuk-gubuk akan menjawab lemah, karena hanya beras yang bisa mengenyangkan, bisa bertahan lama dan tidak mudah lapar. Diluar negeri atau di negara tetangga lainnya, mereka bisa konsumsi karbohidrat lainnya selain beras karena ada makanan lainnya yang mendukung sebagai penyeimbang yaitu cukup protein berupa lauk ikan dan daging. Sementara di Indonesia, masyarakatnya makan daging saja jarang. Mungkin hanya setahun sekali ketika hari raya kurban tiba. Jadi, sangatlah tidak adil bila dibandingkan dengan negara luar atau tetangga.
Indonesia selalu terpengaruh dengan isu internasional. Ketika Muncul isu keamanan pangan dan ketahanan pangan (food security) maka berbondong-bondong Pemerintah Indonesia bicara keamanan dan ketahanan pangan. Mulai dari mencari masalah-masalah penyebab pangan menjadi tidak aman hingga strategi yang berupa kebijakan demi kebijakan untuk mencapai keamanan dan ketahanan pangan tersebut. Mengapa? Karena masalah ini menarik selain banyak dana internasional yang tersedia juga membawa implikasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor pangan. Impor dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan internasional. Padahal, kalau kita sadari siapakah yang paling tersakiti atas kebijakan-kebijakan tersebut? Mereka tidak lain adalah petani dan masyarakat kebanyakan lainnya.
Kebijakan impor, dampaknya membuat harga beras yang telah dihasilkan petani menjadi turun karena beras impor jauh lebih murah. Sehingga petani lebih memilih tidak lagi menjadi petani dan mengalihkan lahannya kepada pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bila alih fungsi lahan pertanian terus saja terjadi. Sedangkan untuk kebijakan ekspor pangan yang ditargetkan, justru hanya membuka peluang investor asing untuk masuk dan menjadikan pertanian sebagai suatu kegiatan industri. Kembali petani dan masyarakat kebanyakan yang menjadi korban. Lahan pertanian pangan yang tersedia untuk petani semakin sempit karena bertarung dengan pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan skala luas. Pilihan yang paling memungkinkan bagi petani adalah menjadi buruh tani. Itupun tidak serta merta meningkatkan taraf hidup petani. Keadaan ini seperti duri dalam daging, ditarik sakit didorong sakit. Lalu apa solusinya?

Ketahanan Pangan Vs. Kedaulatan Pangan
Ganti frame berfikir kita. Kedaulatan Pangan (food sovereignity) adalah perioritas utama bukannya ketahanan pangan (food security). Sebab kedaulatan pangan adalah prasyarat untuk terwujudnya ketahanan pangan. Pangan terpenuhi tetapi karena tergantung dari pihak asing, apalah artinya? Ingat, penduduk Indonesia akan terus meningkat jumlahnya. Bisa dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan, bagaimana tingkat kebutuhan kita akan pangan khususnya terhadap beras. Makin bergantung pada pihak asing, maka makin terjajahlah kita. Semua kebijakan tak bisa diputuskan sendiri karena terancam tidak dipasok. Dengan keadaan demikian, apakah dapat dikatakan aman? Dengan kedaulatan atas pangan, Indonesia akan bebas menentukan sikap baik secara nasional maupun secara internasional.
Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Setidaknya terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian
Agar kedaulatan pangan dapat terwujud, maka tersedianya lahan pertanian adalah suatu keniscayaan. Fakta yang terjadi saat ini adalah lahan pertanian semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran untuk kebutuhan non pertanian. Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian (kompas 4/1/12). Penyebabnya adalah kebutuhan lahan untuk membangun kawasan industri, pusat perdagangan serta permukiman dan perumahan untuk penduduk.
Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian memang tidak dapat ditahan, mau tidak mau harus dipenuhi. Namun, semestinya pemilihan lahan dapat dilakukan dengan tepat. Sebab, tidak semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian terlebih lagi lahan sawah untuk tanaman padi. Karena itu alih fungsi lahan pertanian harus segera dihentikan. Sejauh ini berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mulai dari pelarangan pembangunan kawasan industri dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989), pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri (Keppres No.33/1990), pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/1994), izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994) dan masih banyak lagi. Sementara dalam bentuk undang-undang pelarangan alih fungsi lahan pertanian juga terdapat di dalam UU Tata Ruang (UU No.26 Tahun 2007) lebih jauh lagi hingga kini sudah 2 tahun UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (UU No.41 Tahun 2009) diberlakukan, namun alih fungsi lahan tertap saja terjadi. Apa sebabnya? Karena tidak adanya will dan keberpihakan Pemerintah dalam melaksanakan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Enggan menjadikan lahan pertanian di wilayah mereka masuk dalam kawasan lahan pertanian yang harus dilindungi.

Dibutuhkan Keberpihakan
Izin lokasi adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Namun apa yang terjadi? Pemerintah pusat dan daerah saling tuding siapa yang bersalah dan siapa yang berwenang dalam mengurus masalah tanah. Sengketa kewenangan dalam mengurus tanah ini semakin rumit semenjak lahirnya UU Otonomi Daerah (UU 22/1999, terakhir UU 32/2004) dimana pelayanan tanah menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara itu BPN sebagai perwujudan Pemerintah Pusat semakin eksis dengan memiliki tugas dan kewajiban di bidang Pertanahan yang dipertegas dengan Perpres No.10/2006 tentang BPN. Kemudian lahir PP No.25/2000 yang diganti dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dengan aturan-aturan ini, semestinya alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini berarti masalahnya bukan terletak pada peraturan. Masalahnya adalah tidak adanya keberpihakan.
Perlu disadari bahwa sukses atau tidaknya tujuan dari aturan-aturan tersebut sangat bergantung pada politik pertanahan pemerintah lokal dalam rangka penataan tata guna tanah, meliputi pembentukan zona ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial, penetapan instrumen kebijakn pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar tanah dan pencadangan terhadap tanah (Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008). Oleh karena itu keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat dibutuhkan. Berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

*Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) FH Universitas Brawijaya

download verso Pdf –> Tak Aman tanpa adanya Kedaulatan Atas Pangan

Dimana..dimana..dimana..?

Friday, November 11th, 2011

Oleh Herlindah, SH, M.Kn

caught red handed

Lihatlah gambar ini! Lihat tangan ibu di gambar itu dan lihat juga bungkusan plastic yang terbang di atas sungai itu! Kalau Ayu Ting-ting nyanyi “dimana..dimana..dimana..” itu karena mencari alamat lelaki yang dianggap kekasihnya, kalau saya nyanyi mencari dimana logikanya?

Gambar itu diambil pada 4 November 2011, lokasinya di bantaran sungai Brantas kelurahan Satrian kecamatan Blimbing Kota Malang dan ibu di poto itu adalah salah satu warga kelurahan Satrian. Sementara menunggu waktu menjemput anak dari sekolah (kebetulan ngajar sedang libur karena UTS) jadi saya iseng-iseng dengan motor mio merah perjuangan (3MP) menelusuri kota Malang, khususnya di wilayah pemukiman padat sepanjang sungai Brantas. Pikir saya, kalau-kalau saya dapat ilham *nyengirkuda* minimal bisa menumbuhkan rasa syukur di hati saya kalau hidup saya jauh lebih beruntung.

Bayangkan, ibu tadi itu rumahnya tepat di pinggir sungai tempat ia buang sampah. Apakah dia tidak tahu kalau buang sampah di sungai itu buruk dan jelek sekalle..alias very-very bad! Yang pasti dampak pertama kali yang merasakan ya pasti dia dan keluarga. Dengan membuang sampah seperti itu, akibatnya sungainya menjadi kotor, apalagi pake nyangkut-nyangkut segala tuh sampah di sisi-sisi sungai. Pemandangan jadi jelek, aroma tidak sedap, sumber penyakit dan rawan kebanjiran pula. Tapi kenapa dia tetap buang sampah disitu? Apa tidak kepikiran? Atau pikirnya, “ah, yang buang sampah cuman saya sendiri ini..” atau “biarlah, wong nanti juga ada yang bersihkan di hilirnya..”. atau bisa jadi, menurutnya apa yang dia lakukan sudah tepat, karena sungai mestinya akan mengalir ke hilir dan membawa sampah-sampah itu ke laut dan busuk dan akhirnya hancur. Ah..nyanyi saja..”dimana…dimana…dimana..”.

Kalau kita bicara latar belakang mengapa si ibu itu berprilaku demikian maka akan panjang ceritanya. Tapi bolehlah kita-kita ini yang berada di menara gading ini, membicarakannya sekedar menggugah semangat kita agar kita terutama saya bisa menjadi lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekitar.

Secara membabi buta, saya katakana ibu itu telah berprilaku disorder (tanpa aturan alias kacau) tidak punya konsep kebersihan! Jorok!… e,e,e..tunggu dulu. Pantaskah dia dikatakan begitu? Kalau dia membuang sampahnya ke sungai, justru dia punya konsep kebersihan. Sebab, dia tidak ingin rumahnya kotor. Dia ingin rumahnya bebas dari sampah-sampah. Karena itu dia jauhkan sampah-sampah itu dari rumahnya dengan membuangnya ke sungai. Jadi, apa sebab dia membuang ke sungai?

Jawabnya, mungkin dia bingung harus membuang kemana. Sebab kalau harus membuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) mungkin terlalu jauh, capek. Sementara kalau harus membayar kurir alias tukang antar jemput sampah, waduh eman.. mending buat jajan anak atau buat tambah-tambah sayur di dapur. Sementara itu, di depan mata ada sungai..adduuuh, mana tahan?

Bisa jadi juga, mereka juga sebenarnya faham apa akibatnya dan bagaimana seharusnya, hanya saja mereka enggan untuk melakukan. Mereka hanya berpikir sebatas kebutuhan dan kenyamanan mereka sendiri.

Kalau satu ibu itu, dua yang lain, tiga ada yang seperti itu juga..hingga hampir semua warga sekitar sungai berperilaku seperti itu semua, apa yang akan terjadi? Nah, untuk sementara kulo nyuwun sewu lho.. untuk katakan kalau mereka-mereka ini adalah orang yang tidak punya aturan. Kalau sudah begini, sementara kita menyadari bahwa akibat perbuatan mereka dampaknya akan dirasakan semua tidak hanya warga sekitar sungai tapi se-kota Malang, se-Jatim, se-Indonesia, se-Asia hingga se-dunia. Masa’ kita diam saja?!

Pertanyaannya, siapa yang paling berhak ngatur mereka? Idealnya, yang ngatur mereka sebelumnya yang lain adalah diri sendiri. Ingat kata-kata: “Aturlah dirimu sebelum orang lain yang melakukannya!”. Saya yakin di antara para warga sudah banyak yang menyadari akan semestinya bagaimana tapi rupanya si warga yang sadar ini tidak ada kuasanya untuk mengikat warganya yang lain agar taati ikuti kesadaran itu bersama. Karena itu, menurut saya harus ada yang memaksa. Apa itu? Adanya aturan hukum yang jelas sebagai pedoman warga.

Aturan hukum ada, tidak hanya diperlukan kalau terjadi konflik, akan tetapi aturan hukum juga diperlukan untuk memberikan semacam rasa kepastian dan patokan yang bisa dipegang (rechts-zekerheid) oleh masyarakat/warga. Disini masyarakat memerlukan patokan yang jelas dimana dan dengan alas an-alasan apa mereka harus melakukan/melaksanakan perintah di dalam aturan hukum tersebut.

Memang terkadang kita menemukan konflik yang “laten dan mendalam” sifatnya, antara apa yang dirasakan adil (rechtmatig) dan apa yang dirasakan penting untuk suatu aturan hukum dan kebijakan di dalamnya (doelmatig). Tetapi yang pasti, dua-duanya memerlukan patokan yang jelas dan mantap, agar masing-masing pihak, baik masyarakat (yang diatur) maupun yang membuat aturan aturan kebijakan itu sendiri sehingga masing-masing tahu secara pasti bagaimana seharusnya berbuat.

Kawans, tulisan ini hanya pentilnya saja. Perjalanan hati dan pikiran kita masih panjang. Jangan berhenti..